Download Logo HUT Kemerdekaan RI ke 74 tahun 2019 (revisi)

Logo HUT Kemerdekaan RI ke 74 tahun 2019 telah rilis. Logo kemerdekaan ke 74 ini mengalami revisi atau penyempurnaan yang berdasarkan surat menteri sekretaris negara No. B-779/M.Sesneg/SET/TU.00.04/07/2019 tentang Penyampaian penyepurnaan Tema Peringatan HUT RI tahun ke 74 kemerdekaan republik Indonesia tahun 2019.Logo hut kemerdekaan ri ke 74 tahun 2019
Logo hut kemerdekaan ri ke 74 tahun 2019

Surat edaran ini untuk merivisi surat edaran sebelumnya No. B 681 /M Sesneg/Set/TU 00 04/06/2019 tentang Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Kemerdekaan Tahun 2019 yang disampaikan ke pimpinan lembaga negara dan institusi.

Adapun penyempurnaan ada logo HUT RI ke 74 tahun 2019 inu terletak pada yang sebelumnya tertulis "Menuju Indonesia Unggul" berubah menjadi "SDM Unggul Indonesia Maju".

Download surat edaran DISINI

Pada kesempatan ini, Sesneg juga merilis pedoman visual yang nantinya bisa kita pergunakan sebagai acuan dalam penggunaan logo yang bisa dilihat DISINI.

Dihimbau pula agar logo HUT RI ke 74 tahun 2019 ini disebarluaskan/disosialisasikan kepada masyarakat umum.

Sekian informasi tentang Download Logo HUT Kemerdekaan RI ke 74 tahun 2019 (revisi), kami mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke 74 dan semoga Indonesia semakin jaya.

Download Juknis BOP PAUD Terbaru Tahun 2019

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional PAUD tahun 2019 (JUKNIS BOP PAUD 2019) telah rilis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Juknis BOP PAUD 2019 ini nantinya bisa kita gunakan guna melakukan pelaporan BOP PAUD maupun sebagai rujukan dalam proses pembelanjaan dana BOP.

Juknis bop paud 2019

Sasaran program DAK Nonfisik BOP PAUD merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas).

Larangan Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD
DAK Nonfisik BOP PAUD yang diterima oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut.
1. disimpan dengan maksud dibungakan;
2. dipinjamkan kepada pihak lain;
3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan penyelenggara PAUD antara lain, studi banding, karya wisata, dan sejenisnya;
4. membayar iuran kegiatan yang diselenggrakan oleh unit pelaksana teknis daerah kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
5. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi pendidik/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi peserta didik miskin;
6. digunakan untuk rehabilitasi gedung;
7. membangun gedung/ruangan baru;
8. pembelian barang fisik seperti laptop, komputer, printer, tape recorder, LCD proyektor dan sebagainya;
9. pembelian mebel;
10. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau pemerintah kabupaten/kota secara penuh;
11. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional satuan pendidikan penyelenggara PAUD misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional, upacara keagamaan/acara keagamaan, iuran organisasi, dan lain sebagainya;
12. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program DAK Nonfisik BOP PAUD/perpajakan program DAK Nonfisik BOP PAUD yang diselenggarakan satuan pendidikan di luar satuan kerja perangkat daerah pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, suku, agama, dan ras;
14. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD; dan
15. dilarang melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan DAK Nonfisik BOP PAUD.

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang menerima DAK Nonfisik BOP PAUD wajib:
1. mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. bertanggung jawab penuh atas penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD sesuai dengan petunjuk teknis.

Pelaporan
1) Laporan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD di tingkat satuan pendidikan penyelenggara PAUD disusun dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/ supplier).
2) Laporan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD di tingkat satuan pendidikan disertai dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik BOP PAUD yang diterima dan telah digunakan.
3) Laporan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD di tingkat satuan pendidikan disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan tahapnya yaitu tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).

Untuk informasi lebih lengkap dan jelas terkait Petunjuk Teknis BOP PAUD tahun 2019 ini, silahkan download filenya DISINI

Demikianlah informasi tentang Download Juknis BOP PAUD Terbaru Tahun 2019, semoga bermanfaat bagi para pembaca khususnya para Operator Pelaporan BOP PAUD di seluruh Indonesia.

Persiapan Rilis Aplikasi Dapodik Tahun Ajaran 2019-2020

Memasuki tahun ajaran baru 2019/2020 juga akan segera rilis aplikasi Dapodik terbaru untuk tahun ajaran 2019/2020. Tentu dengan hadirnya aplikasi versi terbaru ini nantinya, para Operator Sekolah yang menangani aplikasi Dapodik mulai bertugas kembali untuk melakukan input data Siswa baru, menaikkan siswa kelas lanjutan, hingga meluluskan siswa kelas akhir.

Sesuai himbauan resmi pihak admin dapodikdasmen, sekolah dilarang untuk melakukan input siswa baru serta meluluskan siswa kelas akhir tahun ajaran 2018/2019 menggunakan aplikasi Dapodik versi 2019.e hingga rilis aplikasi Dapodik versi terbaru tahun ajaran 2019/2020 ini.

dapodik 2019

Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Data siswa baru kelas 1, 7, dan 10 diinput kedalam Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 yang digunakan untuk input data Semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020.

2. Proses kelulusan untuk siswa tingkat akhir, yaitu kelas 6, 9 dan 12 akan dilakukan oleh Admin Dapodik Pusat secara otomatis oleh sistem. Jadi operator Dapodik Sekolah TIDAK DIPERBOLEHKAN melakukan proses kelulusan pada Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e.

3. Sekolah TIDAK DIPERBOLEHKAN menambahkan data siswa baru dan data siswa naik kelas di Tahun Ajaran 2019/2020 pada Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e. Proses memasukkan data siswa baru Tahun Ajaran 2019/2020 dilakukan menggunakan teknik tarik data online melalui Manajemen Sekolah Dapodikdasmen setelah Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 dirilis.

4. Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 saat ini sedang dalam tahap pengujian, dan direncanakan akan dirilis pada awal Agustus 2019.

5. Sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e masih dibuka untuk melakukan perbaikan data Semetser 2 Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan akhir Juli 2019.

Dengan adanya informasi ini, sekolah diharapkan sudah menyiapkan file berkas pendukung siswa baru seperti Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Ijasah Terahir, serta data terkait lainnya sehingga saat aplikasi Dapodik tebaru rilis sudah bisa langsung melakukan update/input data pada aplikasi.

Belum ada informasi terbaru apakah aplikasi ini nantinya rilis dalam bentuk fresh installer atau updater.

Demikianlah informasi tentang Persiapan Rilis Aplikasi Dapodik Tahun Ajaran 2019-2020, semoga bermanfaat bagi para Operator Sekolah di seluruh Indonesia.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS tahun 2019

Berikut ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2019 yang berisi tentang Perubahan Peraturan Mendikbud Nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis (juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Perubahan Juknis BOS Reguler tahun 2019 ini berlaku bagi semua jenjang baik jenjang pendidikan dasar hingga menengah SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.

juknis bos 2019 revisi

Berikut ini beberapa hal pokok yang terdapat pada Permendikbud no 3 tahun 2019 antara lain :

1. BOS Reguler diberikan kepada SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang didasarkan pada data hasil cut off Dapodik pada tanggal 31 Januari dan tanggal 31 Oktober.
2. Besaran BOS Reguler yang diberikan untuk:
a. SD sebesar Rp800.000,00 per 1 peserta didik setiap 1 tahun;
b. SMP sebesar Rp1.000.000,00 per 1 peserta didik setiap 1 tahun;
c. SMA sebesar Rp1.400.000,00 per 1 peserta didik setiap 1 tahun;
d. SMK sebesar Rp1.600.000,00 per 1 peserta didik setiap 1 tahun; dan
e. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 per 1 peserta didik setiap 1 tahun.

3. Komponen yang dapat dibiayai oleh BOS Reguler sebagai berikut:
a. Pengembangan Perpustakaan dengan ketentuan:
Pembelian buku maksimal 20% dari dana BOS Reguler yang diterima untuk buku teks dan buku non teks, kecuali sekolah yang telah memenuhi ketentuan penyediaan buku sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
b. Penerimaan Peserta Didik Baru.
c. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
d. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
e. Pengelolaan Sekolah.
f. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
g. Langganan Daya dan Jasa.
h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah.
i. Pembayaran Honor termasuk honor guru dengan ketentuan:
1) SD, SMP, dan SLB yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah paling banyak 15% dan untuk SD, SMP, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat paling banyak 15% dari total BOS Reguler yang diterima;

2) SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah paling banyak 15% dan SMA dan SMK yang diselenggarakan masyarakat paling banyak 15% dari total BOS Reguler yang diterima; dan

3) guru honor yang dapat dibiayai harus memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV dan mendapat penugasan dari pemerintah daerah.
j. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran.
k. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional, khusus untuk SMK.
l. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Praktik Kerja Lapangan (PKL), di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1, khusus untuk SMK.
m. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMALB dan/atau Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Pemagangan, khusus untuk SLB.

Bagi rekan-rekan Operator Sekolah yang membutuhkan file pdf Permendikbud Nomor 18 tahun 2019 ini,silahkan download melalui link yang telah kami sediakan DISINI

Demikianlah informasi terbaru tentang Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS tahun 2019, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan Operator Sekolah dan para pembaca semua.